Komisi IV DPRD Gresik Keluhkan Bosda Belum Cair

 Komisi IV DPRD Gresik Keluhkan Bosda Belum Cair

Gresik (beritajatim.com) - Komisi IV DPRD Gresik yang membidangi kesejahteraan masyarakat dan pendidikan mengkuatirkan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk siswa SD hingga SMP belum bisa dicairkan. 

Mandeg-nya pencairan Bosda tersebut disebabkan adanya mekanisme peraturan yang baru. Sehingga, imbasnya bisa mengganggu pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Gresik.

Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan Bosda yang dianggarkan untuk bantuan siswa SD dan SMP hingga saat ini belum bisa dicairkan.

"Imbas adanya mekanisme baru dimana, setiap sekolah sistemnya beli barang dulu baru diklaim pencairannya di kemudian hari sangat menyulitkan pihak sekolah," katanya, Kamis (12/04/2018).

Terkait mekanisme itu lanjut Khoirul Huda, juga menyebabkan bendahara sekolah mundur karena sekolahnya tidak siap. 

Padahal, Komisi IV telah menganggarkan dana tersebut cukup besar. Sesuai aturan per siswa mendapat Rp 15 ribu untuk siswa sekolah dasar, dan Rp 35 ribu siswa sekolah tingkat pertama.

"Terkait dengan ini kami telah meminta kepada DPPKAD Gresik saat hearing beberapa hari lalu untuk dilakukan evaluasi. Padahal bantuan operasional siswa (BOS) dari pemerintah pusat relatif bisa diturunkan," ujarnya. 

Keluhan yang sama juga dituturkan oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Syafi' AM. Politisi asal F-PKB itu sangat geram jika pendidikan di Gresik yang dianggarkan cukup besar kok malah dipersulit.

"Ini yang mempersulit siapa, kami di legislatif mati-matian menganggarkan bantuan pendidikan agar tidak ada lagi pungutan dan lain-lain. Bahkan, anggaran di sektor tersebut total anggarannya mencapai Rp 97 miliar," paparnya. 

Selain mengeluhkan belum cairnya Bosda. Komisi IV juga mengeluhkan sarana infrastruktur sekolah di Kabupaten Gresik banyak yang rusak.

Komisi IV mencatat, ada 390 ruang kelas yang mengalami kerusakan. Jumlah tersebut ditambah lagi 1010 bangunan sekolah rusak berat terutama di desa-desa. 

"Kami pernah dilapori ada salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Cerme, siswanya kalau mau kencing terpaksa pulang ke rumah karena toiletnya rusak. Ini kan sangat ironi sekali," pungkas Syafi' AM.

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 siswa dari 25 SMA/SMK/MA di Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti pelatihan membuat berita tentang transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kampus Universitas Widyagama Malang, Sabtu (20/10/2012). Pelatihan ini digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang bekerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW). Para siswa tersebut di dilatih untuk ikut serta mengawasi anggaran pendidikan di masing-masing sekolahnya. "Dengan pelatihan tersebut, siswa bisa menulis semua persoalan yang ada di sekolah. Mulai dari kegiatan sekolah hingga penggunaan anggaran pendidikan. Tulisan itu bisa dimuat di media sekolah masing-masing," jelas panitia pelatihan, Abdul Malik kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2012). Menurut Malik, para siswa tersebut dilatih mulai dari teknik menulis berita baik untuk media cetak, televisi, media online maupun radio. "Kalau di sekolah, ada majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah," katanya. Yang utama, jelas Malik, setelah pelatihan ini, siswa bisa mengawasi anggaran pendidikan, terutama dana BOS. "Selama ini, para siswa banyak yang tidak tahu fungsi dan tujuan dari dana BOS itu. Padahal, siswa juga harus tahu mengenai anggaran sekolah," tandasnya. Selanjutnya, siswa yang dilatih jurnalistik ini diharapkan juga mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Hal itu demi transparansi anggaran untuk mencegah dugaan penyelewengan dana di dunia pendidikan. Media sekolah, menurut Malik, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. "Budaya transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah harus dimulai dari sendiri," katanya. Wali murid, katanya, juga berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah. "Di Kota Malang masih tergolong marak pungutan liar. Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," jelas Koordinator Badan Pekerja MCW, Didit M Soleh saat memberikan materi fungsi dan tujuan dana BOS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelajar Malang Berlatih Menulis Berita Dana BOS", https://regional.kompas.com/read/2012/10/20/16422559/Pelajar.Malang.Berlatih.Menulis.Berita.Dana.BOS.
Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 siswa dari 25 SMA/SMK/MA di Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti pelatihan membuat berita tentang transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kampus Universitas Widyagama Malang, Sabtu (20/10/2012). Pelatihan ini digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang bekerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW). Para siswa tersebut di dilatih untuk ikut serta mengawasi anggaran pendidikan di masing-masing sekolahnya. "Dengan pelatihan tersebut, siswa bisa menulis semua persoalan yang ada di sekolah. Mulai dari kegiatan sekolah hingga penggunaan anggaran pendidikan. Tulisan itu bisa dimuat di media sekolah masing-masing," jelas panitia pelatihan, Abdul Malik kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2012). Menurut Malik, para siswa tersebut dilatih mulai dari teknik menulis berita baik untuk media cetak, televisi, media online maupun radio. "Kalau di sekolah, ada majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah," katanya. Yang utama, jelas Malik, setelah pelatihan ini, siswa bisa mengawasi anggaran pendidikan, terutama dana BOS. "Selama ini, para siswa banyak yang tidak tahu fungsi dan tujuan dari dana BOS itu. Padahal, siswa juga harus tahu mengenai anggaran sekolah," tandasnya. Selanjutnya, siswa yang dilatih jurnalistik ini diharapkan juga mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Hal itu demi transparansi anggaran untuk mencegah dugaan penyelewengan dana di dunia pendidikan. Media sekolah, menurut Malik, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. "Budaya transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah harus dimulai dari sendiri," katanya. Wali murid, katanya, juga berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah. "Di Kota Malang masih tergolong marak pungutan liar. Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," jelas Koordinator Badan Pekerja MCW, Didit M Soleh saat memberikan materi fungsi dan tujuan dana BOS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelajar Malang Berlatih Menulis Berita Dana BOS", https://regional.kompas.com/read/2012/10/20/16422559/Pelajar.Malang.Berlatih.Menulis.Berita.Dana.BOS.
Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun

Sumber Berita : Berita Jatim

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 siswa dari 25 SMA/SMK/MA di Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti pelatihan membuat berita tentang transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kampus Universitas Widyagama Malang, Sabtu (20/10/2012). Pelatihan ini digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang bekerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW). Para siswa tersebut di dilatih untuk ikut serta mengawasi anggaran pendidikan di masing-masing sekolahnya. "Dengan pelatihan tersebut, siswa bisa menulis semua persoalan yang ada di sekolah. Mulai dari kegiatan sekolah hingga penggunaan anggaran pendidikan. Tulisan itu bisa dimuat di media sekolah masing-masing," jelas panitia pelatihan, Abdul Malik kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2012). Menurut Malik, para siswa tersebut dilatih mulai dari teknik menulis berita baik untuk media cetak, televisi, media online maupun radio. "Kalau di sekolah, ada majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah," katanya. Yang utama, jelas Malik, setelah pelatihan ini, siswa bisa mengawasi anggaran pendidikan, terutama dana BOS. "Selama ini, para siswa banyak yang tidak tahu fungsi dan tujuan dari dana BOS itu. Padahal, siswa juga harus tahu mengenai anggaran sekolah," tandasnya. Selanjutnya, siswa yang dilatih jurnalistik ini diharapkan juga mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Hal itu demi transparansi anggaran untuk mencegah dugaan penyelewengan dana di dunia pendidikan. Media sekolah, menurut Malik, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. "Budaya transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah harus dimulai dari sendiri," katanya. Wali murid, katanya, juga berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah. "Di Kota Malang masih tergolong marak pungutan liar. Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," jelas Koordinator Badan Pekerja MCW, Didit M Soleh saat memberikan materi fungsi dan tujuan dana BOS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelajar Malang Berlatih Menulis Berita Dana BOS", https://regional.kompas.com/read/2012/10/20/16422559/Pelajar.Malang.Berlatih.Menulis.Berita.Dana.BOS.
Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 siswa dari 25 SMA/SMK/MA di Kota Malang, Jawa Timur, mengikuti pelatihan membuat berita tentang transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di kampus Universitas Widyagama Malang, Sabtu (20/10/2012). Pelatihan ini digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang bekerjasama dengan Malang Corruption Watch (MCW). Para siswa tersebut di dilatih untuk ikut serta mengawasi anggaran pendidikan di masing-masing sekolahnya. "Dengan pelatihan tersebut, siswa bisa menulis semua persoalan yang ada di sekolah. Mulai dari kegiatan sekolah hingga penggunaan anggaran pendidikan. Tulisan itu bisa dimuat di media sekolah masing-masing," jelas panitia pelatihan, Abdul Malik kepada Kompas.com, Sabtu (20/10/2012). Menurut Malik, para siswa tersebut dilatih mulai dari teknik menulis berita baik untuk media cetak, televisi, media online maupun radio. "Kalau di sekolah, ada majalah dinding, majalah sekolah, situs sekolah dan buletin sekolah," katanya. Yang utama, jelas Malik, setelah pelatihan ini, siswa bisa mengawasi anggaran pendidikan, terutama dana BOS. "Selama ini, para siswa banyak yang tidak tahu fungsi dan tujuan dari dana BOS itu. Padahal, siswa juga harus tahu mengenai anggaran sekolah," tandasnya. Selanjutnya, siswa yang dilatih jurnalistik ini diharapkan juga mampu menulis berita tentang anggaran pendidikan. Hal itu demi transparansi anggaran untuk mencegah dugaan penyelewengan dana di dunia pendidikan. Media sekolah, menurut Malik, juga berperan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan anggaran. "Budaya transparansi anggaran kepada wali murid dan siswa sekolah harus dimulai dari sendiri," katanya. Wali murid, katanya, juga berhak mengetahui penggunaan anggaran sekolah. "Di Kota Malang masih tergolong marak pungutan liar. Jenis pungutan bertambah, dulu hanya 25 jenis," jelas Koordinator Badan Pekerja MCW, Didit M Soleh saat memberikan materi fungsi dan tujuan dana BOS.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pelajar Malang Berlatih Menulis Berita Dana BOS", https://regional.kompas.com/read/2012/10/20/16422559/Pelajar.Malang.Berlatih.Menulis.Berita.Dana.BOS.
Penulis : Kontributor Malang, Yatimul Ainun